Seandainya Saya Menjadi Penasihat Hukum Wakil Presiden

By anggara on 11/11/2026

Di tengah ramainya pemberitaan mengenai hak menyatakan pendapat DPR dan desakan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri, seorang teman tiba-tiba mengirimkan pesan kepada saya.

“Kalau lo ditunjuk jadi advisor-nya Wakil Presiden, mau nggak?”

Saya menjawab, “Mau saja, sepanjang semuanya jelas.”

Dia tertawa, kemudian melanjutkan pertanyaannya.

“Terus, lo mau advise apa ke dia?”

Jawaban saya sederhana. Seandainya pendampingan hukum dilakukan sejak awal, mungkin situasinya tidak akan berkembang seperti sekarang.

Tentu yang saya maksud bukan intervensi terhadap independensi hakim atau proses peradilan. Saya berbicara mengenai intervensi sebagai mekanisme hukum yang sah, yakni keterlibatan pihak yang mempunyai kepentingan langsung terhadap perkara yang sedang diperiksa pengadilan.

Pentingnya Hadir Sejak Awal

Dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), Pasal 83 UU Nomor 5 Tahun 1986 membuka kesempatan bagi pihak ketiga yang berkepentingan untuk masuk dalam sengketa yang sedang diperiksa.

Pihak ketiga tersebut dapat mengajukan permohonan intervensi untuk mempertahankan kepentingannya sendiri atau bergabung dengan salah satu pihak, sepanjang memenuhi persyaratan dan memperoleh persetujuan pengadilan.

Dalam perkara yang menyangkut keabsahan dokumen pendidikan seseorang, terlebih apabila dokumen tersebut berkaitan dengan persyaratan menduduki jabatan publik, kepentingan orang yang bersangkutan tentu patut dipertimbangkan.

Seandainya saya memberikan nasihat hukum sejak perkara tersebut diperiksa di PTUN, salah satu langkah yang akan saya pertimbangkan adalah mengajukan permohonan untuk masuk sebagai tergugat intervensi.

Tujuannya sederhana: memastikan orang yang kepentingannya berpotensi terdampak oleh putusan dapat menyampaikan argumentasi, menghadirkan bukti, dan memberikan penjelasan secara langsung melalui mekanisme persidangan.

Pendekatan serupa juga dapat dipertimbangkan dalam perkara di Mahkamah Konstitusi (MK).

Hukum acara MK mengenal keterlibatan pihak terkait dalam jenis perkara tertentu. Dalam perselisihan hasil pemilihan presiden, misalnya, terdapat mekanisme bagi pasangan calon yang memenuhi kedudukan hukum sebagai pihak terkait untuk memberikan keterangan dan bukti.

Namun, mekanisme tersebut tentu tidak dapat digunakan secara otomatis dalam setiap perkara. Kedudukan hukum, jenis perkara, dan ketentuan hukum acaranya harus diperiksa terlebih dahulu.

Bagi saya, persoalan utamanya bukan semata-mata apakah intervensi tersebut pada akhirnya akan dikabulkan, melainkan pentingnya mengidentifikasi kesempatan hukum yang tersedia sebelum suatu perkara diputus.

Mengelola Risiko Hukum Sejak Awal

Dalam praktik, kita sering menganggap pendampingan hukum baru diperlukan ketika seseorang telah menghadapi persoalan serius. Padahal, salah satu fungsi penting penasihat hukum justru melakukan mitigasi risiko sebelum persoalan berkembang.

Kehadiran sejak awal memungkinkan penasihat hukum memeriksa dokumen, menyusun argumentasi, mengidentifikasi kelemahan pembuktian, dan menentukan langkah prosedural yang diperlukan.

Tentu keterlibatan sebagai pihak dalam persidangan tidak menjamin hasil tertentu. Hakim tetap independen dalam memeriksa dan memutus perkara. Namun, setidaknya kepentingan hukum pihak yang bersangkutan telah diperjuangkan melalui prosedur yang tersedia.

Menurut saya, strategi hukum tidak seharusnya hanya bersifat reaktif terhadap putusan yang sudah dijatuhkan. Terlebih apabila perkara mempunyai konsekuensi yang melampaui kepentingan pribadi dan berpotensi memengaruhi penyelenggaraan negara.

Ketika Persoalan Hukum Menjadi Persoalan Politik

Tetapi nasi sudah menjadi bubur. Putusan pengadilan telah dijatuhkan dan tidak ada mekanisme yang tersedia untuk memperbaikinya. Persoalannya kini berkembang menjadi perdebatan politik mengenai kelanjutan jabatan Wakil Presiden.

Dalam keadaan demikian, nasihat hukum yang diperlukan tentu berbeda, karena UUD 1945 telah menyediakan mekanisme konstitusional mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui Pasal 7A dan Pasal 7B.

Proses tersebut melibatkan DPR, MK, dan MPR dengan persyaratan serta kewenangan masing-masing. Artinya, desakan politik atau putusan dalam sengketa administrasi tidak dengan sendirinya mengakibatkan pemberhentian Wakil Presiden.

Seandainya saya berada dalam posisi memberikan nasihat sekarang, saya akan menyarankan agar seluruh proses hukum dan politik yang tersedia diikuti secara cermat, termasuk memastikan setiap keputusan diambil setelah mempertimbangkan konsekuensi konstitusionalnya.

Pilihan untuk mempertahankan jabatan, mengikuti proses pemberhentian, atau mengundurkan diri mempunyai konsekuensi yang berbeda. Semuanya memerlukan pertimbangan hukum sekaligus politik yang matang.

Yang jelas, tugas penasihat hukum bukan sekadar mencari argumentasi untuk memenangkan perkara atau mempertahankan suatu kedudukan. Tugasnya juga menjelaskan risiko dari setiap pilihan, termasuk ketika nasihat tersebut mungkin tidak menyenangkan bagi orang yang didampinginya.

Penasihat hukum yang baik tidak hanya diperlukan ketika masalah sudah terjadi. Justru nilai terpentingnya sering kali terletak pada kemampuannya mencegah masalah berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih sulit diselesaikan.